PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA

 Paper Kewarganegaraan

"PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA"

Disusun oleh :

Ariya Dharma Dilaga

44113010093

Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Broadcasting

Universitas Mercu Buana

2013

A.   Sejarah Lahirnya Pancasila

Pancasila diyakini sebagai produk kebudayaan bangsa Indonesia yang telah menjadi sistem nilai selama berabad-abad lamanya. Pancasila bukanlah sublimasi atau penarikan keatas (hogere optreking) dari declaration on independence (Amerika Serikat), manifesto komunis, atau paham lain yang ada di dunia.

Istilah “pancasila” pertama kali dapat ditemukan dalam buku “Suta soma” karya Mpu Tantular yang ditulis pada zaman Majapahit (abad ke-14). Dalam buku itu istilah Pancasila diartikan sebagai perintah kesusilaan yang jumlahnya lima (pancasila karma) dan berisi lima larangan untuk :

1.    Melakukan kekerasan

2.    Mencuri

3.    Berjiwa dengki

4.    Berbohong

5.    Mabuk akibat minuman keras

Selanjutnya, istilah “sila” itu sendiri dapat diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab (sopan santun), dasar adab akhlak dan moral.

Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 juni 1945 di hadapan siding Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Menurut beliau, istilah Pancasila tersebut diperoleh dari para sahabatnya yang merupakan ahli bahasa. Rumusan Pancasila yang dikemukakan terdiri atas :

1.    Kebangsaan Indonesia

2.    International atau Kemanusiaan

3.    Mufakat atau Demokrasi

4.    Kesehjateraan Sosial

5.    Kebutuhan yang berkemanusiaan

Pada tanggal 22 Juni 1945, tokoh-tokoh BPUPKI yang diberi nama Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam siding-sidang BPUPKI.

Dalam pembahasan tersebut, disusunlah sebuah piagam yang diberi nama Piaga Jakarta, yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika pancasila sebagai berikut :

1.    Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.    Persatuan Indonesia

4.    Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalm permusyawaratan perwakilan

5.    Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Panitia Sembilan tersebut adalah 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Moh. Hatta, 3. Mr. A.A Maramis, 4.Abikoesno Tjokrosoejoso, 5. Abdul Kahar Muzakar, 6. Haji Agus Salim, 7. Mr. Achmad Soebardjo, 8. K.H Wachid Hasjim, dan 9. Mr. Muh. Yamin.

Jadi dapat disimpulkan bahwa (1) Secara historis, Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, (2) Secara yuridis, Pancasila lahir tanggal 18 Agustus 1945.

B.   Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

1.    Pengertian Ideologi

Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos dan logos. Eidos berate gagasan dan logos berate berbicara (ilmu). Maka secara etimologis ideology adalah berbicara tentang gagasan/ilmu yang mempelajari tentang gagasan.

2.    Definisi Ideologi

Dalam beberapa kamus atau refrensi, dapat terlihat bahwa definisi Ideologi ada beberapa macam. Yaitu :

a.    Definisi Ideologi menurut BP-7 Pusat (kini telah dilikuidasi)

Ideology adalah ajaran, dokrin, teori yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaan dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b.    Definisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Maswadi Rauf, ahli Ilmu politik Universitas Indonesia

Ideology adalah ragkaian (kumpulam) nilai yang disepakati bersama untuk menjadi landasan atau pedoman dalam mencapai tujuan atau kesejahteraan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa, Pancasila adalah kumpulan nilai/norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea IV yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

3.    Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Ideology terbuka adalah ideology yang dapat berinteraksi dengan Ideologi yang lain. Artinya, ideology Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada Negara lain yang berbedandengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena Ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi :

a.    Nilai Dasar

Nilai Dasar adalah nilai yang ada dalam ideologi  Pancasila yang merupakan reprensentasi dari nilai atau norma dalam masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Contoh nilai dasar adalah sila-sila Pancasila yang ada dalam alinea IV, UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

b.    Nilai Instrumental

Nilai Instrumental adalah nilai yang merupakan pendukung utama dari nilai dasar (Pancasila). Nilai ini dapat mengikuti setiap perkembangan zaman, baik dalam negeri maupun luar negeri.

c.    Nilai Praktis

Nilai ini adalah nilai yang harus ada dalam praktik penyelenggaraan Negara. Sifat nilai ini adalah abstrak, artinya berupa semangat para penyelenggara Negara dari pusat hingga ketingkat yang terbawah dalam struktur sistem pemerintahan Negara Indonesia.

4.    Fungsi dan Perana Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Fungsi dan peranan Pancasila meliputi :

a.    Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

b.    Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

c.    Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia

d.    Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hokum di Indonesia

e.    Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesi

f.     Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatuakn bangsa Indonesia

g.    Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia

h.    Pancasila sebagai moral pembangunan

i.      Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila

C.   Implementasi Pancasila dalam Kehidpan masyarakat

Memahami implementasi pancasila dalam kehidupan masyarakat sangat penting dilakukan agar setiap warga Negara dalam berpikir, dan bertindak berdasarkan etika yang bersumber dari pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup mempunyai arti setiap warga Negara dalam kehidupan sehari-hari menggunakan pancasila sebagai petunjuk hidup dalam rangka mencapai daya saing bangsa, kesejahteraan dan keadilan, baik lahir maupun batin. Bagian selanjutnya menjelaskan beberapa pemahaman implementasi pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara

1.    Implementasi Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan yang maha esa, sila ini menghendaki setiap warga Negara untuk menjunjung tinggi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga Negara diharapkan mempunyai keyakinan akan Tuhan ang menciptakan manusia dan dunia serta isinya. Dalam rangka menjalankan kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terdapat beberapa pedoman yang dapat dilakukan oleh warga negara, yaitu:

a.    Percaya dan takwa kepada tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Setiap warga negara Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pengertian percaya adalah setiap warga negara menerima sesuatu yang berasal dari Tuhan sebagai kebenaran dan menganutnya. Sedangkan pengertian takwa adalah adanya kepatuhan setiap pemeluk agama dengan adanya kesadaran dan iman untuk melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhkan semua larangan-Nya.

b.    Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercaayaan untuk mencapai kerukunan hidup umat bersama. Bekerja sama diartikan bahwa setiap pemeluk agama melakukan pekerjaan secara bersama-sama menurut kesepakatan sehingga terjadi persatuan dalam suatu  wilayah.

c.    Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Setiap pemeluk agama dan kepercayaan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya dengan perasaan bebas, aman dan nyaman.

d.    Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Ketakwaan mengharuskan penerimaan kebenaran Tuhan kepada umat manusia sesuai agama dan kepercayaannya. Dalam masyarakat dengan jumlah agama dan kepercayaan lebih dari satu, tidak boleh ada pemaksaan agama dari satu agama ke agama lain dengan cara apapun.

2.    Implementasi sila kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua pancasila ini mengandung makna warga negara Indonesia mengakui adanya manusia yang bermartabat ( bermartabat adalah manusia memiliki kedudukan, dan derajat yang lebih tinggi dan harus dipertahankan dengan kehidupan yang layak ), memperlakukan sesame manusia secara adil ( adil dalam pengertian tidak berat sebelah, jujur, tidak berpihak dan memperlakukan orang secara sama ) dan beradab ( beradab dalam arti mengetahui tata karma, sopan santun dalam kehidupan dan pergaulan ) di mana manusia memiliki daya cipta, rasa, niat, dan keinginan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan.

Butir-butir implementasi kedua adalah sebagai berikut :

a.    Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesame manusia. Butir ini menghendaki bahwa setiap manusia mempunyai martabat, sehingga tidak boleh melecehkan manusia yang lain, atau menghalangi manusia lain untuk hidup secara layak, serta menghormati kepunyaan atau milik ( harta, sifat, dan karakter ) orang lain.

b.    Saling mencintai sesame manusia. Kata cinta menghendaki adanya suatu keinginan yang sangat besar untuk memperoleh sesuatu dan rasa untuk memiliki dan kalau perlu berkorban untuk mempertahankannya. Oleh sebab itu kita harus tetap memiliki keinginan untuk mencintai sesame manusia ( yaitu rasa memiliki dan kemauan berkorban untuk sesame manusia ) sehingga tercipta hidup rukun damai dan sejahtera.

c.    Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa menghendaki adanya usaha dan kemauan dari setiap manusia Indonesia untuk menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Sebagai contoh selalu memberikan kritik yang membangun dengan cara yang santun dan berfokus pada permasalahan alih-alih kepada individu.

d.    Tidak semena-mena terhadap orang lain. Semena-mena berarti sewenang-wenang, berat sebalah, dan tidak berimbang. Manusia karena  kemampuan dan usahanya sehingga mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain baik dalam hal kekuasaan, ekonomi atau kekayaan dan status sosial tidak boleh semena-mena, bertindak sesukanya, karena setiap manusia pada dasarnya mempunyai martabat dan berhak hidup yang layak dan terhormat.

e.    Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Setiap warga Negara Indonesia harus menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan dengan baik seperti :

1.    Mengakui adanya masyarakat yang bersifat majemuk ( berbeda suku, agama, kekayaan, kepandaian, dan lain-lain ) dan saling menghargai adanya perbedaan tersebut.

2.    Melakukan musyawarah dengan dasar kesadaran dan kedewasaan untuk menerima kompromi.

3.    Melakukan sesuatu dengan pertimbangan moral dan ketentuan agama.

4.    Melakukan perbuatan dengan jujur dan kompetisi yang sehat.

5.    Memerhatikan kehidupan yang layak antar sesame.

6.    Melakukan kerja sama dengan itikad baik dan tidak curang.

f.     Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan diartikan suka sekali melakukan kegiatan kemanusiaan sehingga setiap manusia dapat hidup layak, bebas, dan aman. Kegiatan kemanusiaan yang dapat dilakukan seperti donor darah, memberikan santunan anak yatim dan orang tidak mampu, memberikan bantuan untuk bencana alam, atau memberikan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.

g.    Berani membela kebenaran dan keadilan. Butir ini menghendaki setiap manusia Indonesia untuk mempunyai hati yang mantap ( tidak ragu-ragu ) dan percaya diri dalam menegakan kebenaran dan keadilan. Kebenaran adalah sesuatu yang bersumber dari ketentuan hokum yang berlaku, dan keadilan merujuk pada perlakuan yang sama terhadap warga Negara.

h.    Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap saling menghormati dengan bangsa lain. Sikap menghormati ini dapat dilakukan dengan menghormati kedaulatan suatu bangsa, dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

3.    Implementasi Sila Ketiga : persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia merujuk pada persatuan yang utuh dan tidak terpecah belah atau bersatunya bermacam-macam perbedaan suku, agama, dan lain-lain yang berada di wilayah Indonesia. Butir-butir implementasi sila ketiga adalah sebagai berikut :

a.    Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Oleh sebab itu, perang antar suku, dan agama tidak perlu terjadi, kita harus saling menghormati dan bersatu demi Indonesia.

b.    Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara. Butir ini menghendaki setiap warga Negara rela memberikan sesuatu sebagai wujud kesetiaan kepada Negara. Pengorbanan kepada Negara ini dapat dilakukan dengan menjadi militer sukarela, menjaga kamanan lingkungan, menegakkan disiplin, dan bagi sebagian besar warga Negara dilakukan dengan bekerja keras dan taat membayar pajak sebagai kewajiban warga Negara.

c.    Cinta tanah air dan bangsa. Butir ini menghendaki setiap warga Negara mencintai atau adanya keinginan setiap warga Negara memiliki rasa ke-indonesiaan. Kecintaan akan Indonesia dapat dilakukan dengan mengagungkan nama Indonesia dalam berbagai kegiatan, seperti olimpiade olahraga maupun ilmu pengetahuan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan melestarikan kekayaan alam dan budaya Indonesia.

d.    Bangsa sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia. Butir ini menghendaki adanya suatu sikap yang terwujud dan tampak dari setiap warga Negara Indonesia untuk menghargai tanah air Indonesia, mewarisi budaya bangsa, hasil karya, dan hal-hal yang menjadi milik bangsa Indonesia.

e.    Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-bhineka tunggal ika. Butir ini menghendaki adanya pergaulan, dan hubungan baik ekonomi, politik, dan budaya antarsuku, pulau dan agama, sehingga terjalin masyarakat yang rukun, damai, dan makmur.

4.    Implementasi sila keempat : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

a.    Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. Butir ini menghendaki masyarakat harus mengawal wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu, agar setiap keputusan wakil rakyat mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. Rakyat dalam hal ini berperan aktif dalam memberikan koreksi yang membangun dengan cara santun, dan memberi sanksi setiap pelanggaran pada pemilu selanjutnya.

b.    Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga Negara untuk tidak memaksa kehendak kepada orang lain, menghormati setiap perbedaan, dan dengan akal sehat melakukan kompromi demi kebaikan masyarakat dan Negara.

c.    Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Butir ini menghendaki adanya musayawarah yaitu pembahasan secara bersama-sama atas suatu penyelesaian masalah. Oleh sebab itu, dalam mengambil keputusan mengenai suatu masalah harus melibatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dan memecahkan secara bersama.

d.    Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Butir ini menghendaki agar pengambilan keputusan secara bersama-sama didasarkan semangat kekeluargaan yaitu hubungan kekerabatan yang sangat erat dan mendasar dimasyarakat.

e.    Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ini menghendaki, setiap keputusan yang di ambil dalam musyawarah untuk diterima dan dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, sangat tidak demokratis apabila ada yang menolak, atau merasa kalah dalam musyawarah, kemudian tidak mau melaksanakan keputusan bersama.

f.     Musyawarah dialakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Butir ini menghendaki prinsip musyawarah dalam memecahkan masalah bukan menang dan kalah, serta kepentingan golongan, tetapi dengan menggunakan akal sehat, tidak mabuk dan anarki, sesuai dengan hati nurani, kejujuran dan akal sehat merupakan cermin sikap takwa kepada Tuhan, sehingga segala keputusan tidak akan bertentangan dengan hokum Tuhan dan keselamatan umat manusia.

g.    Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5.    Implementasi sila kelima : Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ini mempunyasi makan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, dan kebutuhan spiritual rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Butir-butir implementasi sila kelima adalah sebagai berikut :

a.    Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan siakap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Perbuatan luhur dalam pengertian seperti apa yang diperintah Tuhan dan menjauhi larangannya.

b.    Bersikap adil. Butir ini menghendaki dalam melaksanakan kegiatan atar manusia untuk tidak saling pilih kasih. Pengertian adil juga sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup layak, dan tidak diskriminatif terhadap sesame manusia yang akan ditolong.

c.    Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Butir ini menghendaki bahwa manusia Indonesia jangan hanya mendahulukan hak-haknya seperti hak hidup bebas, berserikat, perlakukan yang sesama, kepemilikan, dan lain-lain tetapi menjaga kewajiban secara seimbang. Apabila kewajiban dan hak berjalan seiring, maka hidup damai dan rukun akan tercipta.

d.    Menghormati hak-hak orang lain. Butir ini menghendaki setiap manusia untuk menghormati hak orang dan memberikan peluang orang lain dalam mencapai hak, dan dan tidak berusaha menghalang-halangi hak orang lain. Perbuatan seperti mencuri harta orang lain, menyiksa da merusak tempat peribadatan agama lain, adalah contoh-contoh tidak menghormati orang lain.

e.    Suka member pertolongan kepada orang lain. Butir ini sebenarnya mengembangkan sikap dan budaya bangsa yang saling tolong-menolong seperti gotong royong, dan menjauhkan diri dari sikap egois dan individualis.

f.     Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Butir ini menghendaki, manusia Indonesia bukanlah homo hominilupus ( manusia yang memakan manusia lain ). Contoh perbuatan memeras ini adalah melakukan perampokan, memberikan bunga terlalu tinggi kepada peminjam terutama kalangan orang kecil dan miskin, serta tidak memberikan upah yang layak kepada pekerja terutama buruh dan pembantu rumah tangga.

g.    Tidak bersikap boros. Butir ini menghendaki manusia Indonesia tidak memakai atau mengeluarkan uang, barang, dan sumber daya secara berlebih-lebihan. Pemborosan akan menguras sumber daya, menimbulkan banyak utang, dan menciptakan beban berat bagi masa depan.

h.    Tidak bergaya hidup mewah. Butir ini menghendaki manusia Indonesia untuk tidak bergaya hidup mewah, tetapi secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Ukuran mewah memang relatif, namun dapat disejajarkan dengan tingkat kehidupan dan keadilan pada setiap strata kebutuhan manusia. Perbuatan membuang makanan, makan berlebihan, memakai pakaian, perumahan, dan mobil yang berlebihan, juga wujud kehidupan mewah.

i.      Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Butir ini menghendaki warga Negara Indonesia menjaga kepentingan umum dan prasarana umum, sehingga sarana tersebut berguna bagi masyarakat luas. Perbuatan merusak telepon umum, rambu lalu lintas, mencuri kabel kereta api atau berkelahi antar warga, siswa dan mahasiswa adalah perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

j.      Suka bekerja keras. Butir ini menghendaki warga Negara Indonesia untuk bekerja keras, berusaha secara maksimal dan tidak hanya pasrah terhadap takdir. Sebagai manusia yang bertakwa kepada tuhan, diwajibkan berusaha dan diiringi dengan doa. Tindakan seperti bolos kuliah, suka mencontek, meminta-minta, merupakan contoh tindakan yang tidak suka bekerja keras.

k.    Menghargai karya orang lain. Butir ini menghendaki setiap warga Negara Indonesia untuk menghargai hasil karya orang lain, sebagai bagian dari penghargaan atas hak cipta. Proses penciptaan suatu karya membutuhkan suatu usaha yang keras dan tekun, oleh sebab itu harus dihargai.

l.      Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Butir ini menghendaki adanya usaha bersama-sama antarwarga Negara dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Implementasi pancasila dalam kehidupan sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan penjabaran dari pancasila sebagai pandangan dan ideology bangs Indonesia. Menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar, sehingga kehidupan adil dan makmur dapat tercapai.

Daftar Pustaka

1.    Srijanti, dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. GRAHA ILMU. Yogyakarta.

PENGERTIAN DEMOKRASI DAN NILAI-NILAI DEMOKRASI

 Paper Kewarganegaraan

"DEMOKRASI"

Disusun oleh :

Ariya Dharma Dilaga

44113010093

Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Broadcasting

Universitas Mercu Buana

2013

A.   Pengantar : Arti, Makna dan Manfaat Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi berasal dari kata Yunani “Demos” dan “Kratos”. Demos artinya rakyat, dan Kratos berate pemerintahan. Jadi, demokrasi berate pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam The Advanced Learner’s Dictionary of Current English ( Hornby, dan kawan-kawan : 261 ) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan democracy adalah : 1) Country with principles of government in which all adult citizens share trhough their elected representatives. 2) Country with government which encourages and allows right of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. 3) Society in which there is treatment of each other by cizens as equals.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan Negara atau masyarakat, dimana warga Negara dewasa turut berpatisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu.

Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana kekuasaan Negara berada ditangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Bangsa, Negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut :

1.    Kesetaraan Sebagai Warga Negara

Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga Negara.

2.    Memenuhi Kebutuhan-kebutuha Umum

Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan –kebijakan pemerintah dalam praktiknya, dan kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan rakyat hanya jika ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3.    Pluralisme dan Kompromi

Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penakanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bawa perbedan-perbedaan itu harus dikemukakan dan di dengar.

4.    Menjamin Hak-hak Dasar

Negara demokrasi dapat diandalkan untuk memberikan hak-hak kepada masyarakatnya, seperti : - Hak kebebasan berbicara dan berekpresi -Hak berserikat dan berkumpul -Hak bergerak -Hak untuk mendapatkan perlindungan  atas keselamatan diri

Hak-hak tersebut memugkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

5.    Pembauran Kehidupan Sosial

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembauran kehidupan  sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah using secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembauran kehidupan sosila.

B.   Nilai-nilai Demokrasi

Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma /nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat.

Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut :

1.    Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada dimasyarakat. Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya.

2.    Sikap jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasarkan akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada.

3.    Demokrasi membutuhkan kerja sama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama  antar anggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.

4.    Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus  menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan keritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.

5.    Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya kenyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segara cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

C.   Prinsip dan Parameter Demokrasi

Menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan, yaitu :

1.    Adanya control atau kendali atas keputusan pemerintahan. Pemerintahan dalam hal ini Presiden, Kabinet dan Pemerintahan daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandate yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian, dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas. Pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislatif, yaitu :

Ø  DPR

Ø  DPRD

Di Indonesia control tersebut terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusuna peraturan perundangan dan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk pengangkatan pejabat Negara yang dilakukan oleh Pemerintah..

2.    Adanya hak memilih dan dipilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga Negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintah, serta memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

3.    Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur.

4.    Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Apabila warga Negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak akan berjalan dengan baik.

5.    Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuat membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja, terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat memberika aspirasi secara terbuka dan lebih baik.

6.    Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus disosalisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar, disisi lain DPR dan rakyat dapat juga mencari informasi, sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan benar.

D.   Jenis-jenis Demokrasi

Sejauh ini sudah dibahas pengertian, manfaat, prinsip, dan indicator demokrasi. Pada bagian ini, akan dibahas jenis-jenis demokrasi , yaitu :

1.    Demokrasi berdasarkan Cara Menyampaika Pendapat

a.    Dempkrasi Langsung

Dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

b.    Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

c.    Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diwasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. Referendum diklasifikasi menjadi tiga:

1.    Referendum wajib

Ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasarkan dalam UUD atau UU yang telah dibuat oleh lembaga perwakailan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan rakyat melalui pemungut suara terbanyak.

2.    Referendum tidak wajib

Ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum.

3.    Referendum konsultatif

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

2.    Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas

a.    Demokrasi formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal.

b.    Demokrasi Material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di Negara sosialis-komunis

c.    Demokrasi campuran

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut di atas. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

3.    Berdasarkan prinsip ideology

a.    Demokrasi liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campuran tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak.

b.    Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar

Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas.

4.    Berdasarkan Wewenang dan Hubungan antar Alat Kelengkapan Negara

a.    Demokrasi sistem parlementer

Cirri-ciri pemerintahan parlementer antara lain:

1.    DPR lebih kuat daripada pemerintah..

2.    Kepala pemerintahan/kepala ekslusif disebut Perdana Menteri dan memimpin cabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.

3.    Program kebijakan cabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen.

4.    Kedudukan kepala Negara terpisah dari kepala pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol Negara.

5.    Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah.

b.    Demokrasi sistem presidensial

Cirri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut:

1.    Negara dikepalai presiden

2.    Kekuasaan ekslusif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan.

3.    Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri.

4.    Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada Presiden.

E.   Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada empat macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila, demokrasi langsung pada era reformasi.

1.    Demokrasi parlementer (liberal)

Demokrasi parlementer di pemerintahan kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949) kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer tersebut secara yudiris resmi berakhir pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945.

2.    Demokrasi Terpimpin

Kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan Negara, maka pada 5 juli 1959 presiden soekarno mengeluarkan dekrit presiden. Dekrit presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di Negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin.

3.    Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru

Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa idonesia pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapasan kekeluargaan dan gotong-royong. Sejak lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat ini. Secara konseptual, demokrasi pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.

4.    Demokrasi Langsung pada Era Orde Reformasi

Orde Reformasi ini merupakan consensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Perubaan yang terjadi pada orde reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut hutington (chaedar, 1998),  reformasi mengandung arti “perubahan yang mengarah pada persamaan politik Negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partsipasi politik rakyat.” Pada reformasi di Negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

F.    Mengembangkan sikap demokrasi

Bangsa Indonesia saat ini pada era reformasi, sedang belajar menjunung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal. Mengembangkan sikap demokrasi akan lebih baik dimulai dari usia balita (bawah lima tahun) belajar berdemokrasi. Berikut ini adalah panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri anak:

Ø  Mengusahakan menjadi pembicara yang baik

Ø  Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang berusaha menyampaikan perasaan, pendapat, atau cerita dengan cara memandangnya, dan jangan sampai memutuskan pendapat sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya.

Ø  Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi.

Ø  Menghormati anak. Anak-anak harus dihormati dan menghindari kesan memerintah dalam meminta si anak untuk melakukan sesuatu.

Ø  Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

Untuk pembelajaran demokrasi di sekolah dan perkuliahan, maka ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru dan dosen, yaitu: 1.Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses belajar atau perkuliahan. 2. Sebagai pendidik baik guru maupun dosen, sebaliknya belajar untuk berlapang dada dalam menerima kritik murid. 3. Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana dalam memberikan hukuman kepada murid dan mahasiswa yang bersalah. 4.Guru dan dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid dan mahasiswa di hadapan teman-temanya, karena harga diri mereka akan terkoyak.

Dengan perhatian orang tua, guru, dosen dan masyarakat terhadap hal-hal tersebut, di harapkan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan alamiah, sehingga tercipta siswa dan mahasiswa serta masyarakat yang bertanggung jawab.